Misteri Pencampuran Etanol di Pertalite: Benarkah Picu Kerusakan Mesin Motor?

Isu dugaan pencampuran etanol 10% (E10) pada Pertalite memicu kontroversi di Jawa Timur. Banyak pengguna motor melaporkan kendaraan brebet hingga mogok, namun Pertamina membantah. Apa benar etanol bersalah? Simak analisis ahli ITB dan fakta terkini.

Misteri Pencampuran Etanol di Pertalite
Sumber : Istimewa

Di tengah gempuran isu krisis energi global, masyarakat Jawa Timur justru mengeluhkan masalah lokal: motor brebet hingga mogok massal. Kejadian yang terkonsentrasi di Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan ini memicu spekulasi liar tentang kualitas bahan bakar. Publik menduga kuat bahan bakar Pertalite, yang merupakan campuran bensin dan etanol 10%, menjadi biang kerok. Namun, PT Pertamina dengan tegas membantah klaim tersebut, menyatakan tidak ada perubahan formula produk yang mereka pasarkan.

Reaksi konsumen ini bukan tanpa dasar. Etanol, yang merupakan bahan campuran ramah lingkungan, memang dikenal memiliki karakteristik unik. Dengan indeks oktan lebih tinggi dibanding bensin murni, etanol bisa meningkatkan performa mesin. Namun, sifat korosifnya terhadap sistem bahan bakar tertentu membuat penggunaan etanol perlu penyesuaian teknis. Pertanyaannya, apakah ini yang menyebabkan kerusakan massal di Jawa Timur?

Analisis Ilmiah dari Ahli ITB: Efek Etanol Harus Massal

Dr. Tri Yuswidjajanto Zaenuri, dosen teknik mesin Institut Teknologi Bandung (ITB), memberikan perspektif ilmiah. Ia menjelaskan bahwa jika efek negatif benar-benar disebabkan oleh campuran etanol, maka gejala kerusakan harus terjadi secara serentak di berbagai wilayah dan jenis kendaraan. "Kalau efeknya hanya sporadis, kemungkinan besar bukan bahan bakar yang jadi penyebab," tegas Tri dalam wawancara eksklusif dengan RAMO Podcast yang tayang di YouTube Otodier.

Menurut penelitian yang ia ikuti sejak 2015, Indonesia sudah menerapkan bahan bakar E10 sejak 2017. Namun, selama 7 tahun penerapannya, belum pernah tercatat insiden massal seperti yang terjadi saat ini. "Kalaupun ada keluhan individual, biasanya disebabkan faktor lokal seperti kualitas SPBU atau kondisi mesin yang sudah usang," papar Tri.

Bukti Lapangan dari Penggunaan Pribadi

Selain analisis teoretis, Tri juga membagikan pengalaman pribadinya sebagai pengguna bahan bakar dengan berbagai nilai oktan. Ia mengaku sering beralih dari RON 92 ke RON 95 dan merasakan peningkatan performa mesin. Namun, selama 5 tahun terakhir, kendaraannya tidak pernah mengalami masalah meski secara rutin menggunakan bahan bakar campuran.

"Kita harus membedakan antara keluhan spesifik dan efek sistemik. Jika benar ada kerusakan massal, pasti sudah ada data statistik yang mendukung," ujarnya sambil menunjuk laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjukkan angka keluhan konsumen tetap stabil di bawah 0,3% selama 2022-2023.

Pertamina: Transparansi dan Uji Laboratorium

Merespons kontroversi ini, Pertamina mengungkapkan telah melakukan 12.000 kali pengujian kualitas bahan bakar di seluruh jaringan SPBU. "Setiap bulan, kami melakukan sampling di 300 titik SPBU untuk memastikan komposisi bahan bakar sesuai standar SNI 8137:2018," kata Direktur Operasional Pertamina, Andi Pramudya.

Perusahaan juga membuka akses untuk uji laboratorium independen bagi konsumen yang mengalami masalah. "Kami siap bekerja sama dengan lembaga pemerintah maupun akademisi untuk investigasi lebih lanjut," tambahnya.

Langkah Konsumen yang Bijak

Bagi pengguna kendaraan, Tri menyarankan langkah preventif. "Pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum perjalanan jauh. Ganti filter bahan bakar setiap 20.000 km dan periksa sistem injeksi secara berkala," ujarnya.

Bagi pengelola SPBU, ia menekankan pentingnya pemeliharaan tangki penyimpanan. "Korosi akibat residu etanol bisa terjadi jika sistem penyimpanan tidak terawat. Ini lebih berisiko daripada bahan bakarnya sendiri," paparnya.

Kesimpulan: Kebijaksanaan dalam Mencari Fakta

Kontroversi ini mengingatkan kita akan pentingnya data dan transparansi. Sementara Pertamina memastikan produk mereka memenuhi standar, masyarakat diimbau tidak terburu-buru menyimpulkan. Seperti yang diungkapkan Tri, "Kita harus melihat data secara holistik, bukan hanya dari keluhan sporadis."

Terkait